Denpasar – Menindaklanjuti direktif Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam rangka Latihan Kesiapsiagaan Operasi (LKO) Penanggulangan Bencana Alam (Gulbencal) skala besar perlunya dibentuk satuan tugas secara khusus.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II, Marsekal Madya TNI Muzafar, S.Sos., M.M., secara resmi menerima mandat sebagai Panglima Komando Gabungan Terpadu (Pangkogabpad) untuk melaksanakan Operasi Gabungan Terpadu Penanggulangan Bencana Alam menghadapi skenario gempa bumi megathrust dan tsunami di wilayah Jawa Timur–Bali, Selasa (4/8/2026).
Penunjukan tersebut menjadi awal pelaksanaan langkah-langkah yang terintegrasi, terukur, dan responsif dalam menghadapi ancaman gempa bumi megathrust serta potensi tsunami yang dapat terjadi di sepanjang pesisir Pulau Bali dan wilayah pesisir Banyuwangi.
Operasi ini mengedepankan sinergi lintas instansi dengan mengintegrasikan kekuatan TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, pemerintah daerah, serta berbagai unsur relawan.
Sebagai Komando Gabungan Terpadu (Kogabpad), Kogabwilhan II akan segera melaksanakan serangkaian tahapan kegiatan yang meliputi briefing, simulasi, serta latihan parsial lintas instansi guna menguji efektivitas Standard Operating Procedure (SOP) evakuasi mandiri masyarakat, mekanisme komando, serta jalur distribusi bantuan kemanusiaan.
“Direktif dari Panglima TNI adalah perintah operasi yang harus direspons secara cepat, tepat, dan terukur. Bencana gempa megathrust dan tsunami bukan lagi sekadar potensi teoritis, melainkan ancaman nyata yang menuntut kesiapan absolut. Komando Gabungan Terpadu ini dibentuk untuk meruntuhkan sekat-sekat birokrasi sehingga pada saat terjadi krisis, seluruh elemen dapat bergerak dalam satu komando yang solid demi keselamatan masyarakat Jawa Timur dan Bali,” tegas Marsdya TNI Muzafar.
Sebagai tindak lanjut, Kogabpad akan memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur dan Bali guna memutakhirkan pemetaan jalur evakuasi, memastikan kesiapan tempat penampungan sementara (shelter), serta mengoptimalkan sistem peringatan dini (early warning system) yang akan digunakan selama masa tanggap darurat apabila terjadi bencana.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unsur yang terlibat memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana, sehingga respons yang diberikan dapat berlangsung secara cepat, terpadu, dan efektif untuk meminimalkan risiko serta melindungi keselamatan masyarakat.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mematuhi setiap arahan resmi yang dikeluarkan oleh BNPB, BPBD, maupun Satgas Kogabpad di lapangan.
Muhsin Adiwijaya
(Penkogabwilhan II)
